Berdasarkan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2019 mengenai Kantor Staf Presiden (KSP). tugas utama KSP adalah melaksanakan pengendalian Program Prioritas Nasional. Salah satu Program tersebut adalah "Tersedianya Data Mandatory KUMKM yang Lengkap". Sebagaimana diketahui bahwa hingga 9 Oktober 2022 realisasi pendataan di seluruh Indonesia masih relatif rendah yakni 4.65 juta dari 14.5 juta yang ditargetkan pada tahun 2022 atau sebesar 32.1%.
Jum'at (21/10/2022) Dilakukan diskusi bersama Kedeputian III KSP. perwakilan Tim Pokja Prov. Jateng dan Tim Pokja Kab. Boyolali di Kantor Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kab. Boyolali kemudian dilanjutkan verifikasi lapangan bersama beberapa enumerator.
Tim Kedeputian III KSP terdiri 5 orang
dari Deputi III KSP Bapak Panutan S. Sulendrakusuma. Tenaga Ahli Utama Kedeputian II KSP Fadar Dwi Wishnuwardhani. Tenaga Ahli Madya Kedeputian II KSP Trinil Arimurti. Tenaga Ahli Muda Kedeputian III KSP Siti Khairani Elhakim dan Tenaga Terampil Kedeputian II KSP Aryasatya Adyatama bertemu dengan perwakilan Tim Pokja Prov. Jateng dan Tim Pokja Kab. Boyolali beserta beberapa enumerator dikoordinir oleh Bapak M. Arief Wardianta. AP.MM selaku Kadinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kab. Boyolali.
Verifikasi lapangan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM dilakukan dengan harapan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai permasalahan dan progress implementasi program tersebut supaya dapat dicarikan solusi terbaik.
