Semangat penguatan integritas

Semangat penguatan integritas di lingkungan birokrasi kembali digaungkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah melalui kegiatan pencanangan Zona Integritas dan sosialisasi anti korupsi yang digelar di kantor dinas tersebut di Semarang, Rabu (12/3). Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh aparatur dalam membangun budaya kerja yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah Eddy Sulistiyo Bramianto, SE, M.M.,bersama Sekretaris Dinas, perwakilan dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, serta diikuti oleh seluruh staf dan perwakilan aparatur yang terdiri dari ASN, PPPK, tenaga outsourcing, pelaku UMKM, hingga perwakilan dari media. Kehadiran berbagai unsur ini menunjukkan bahwa upaya membangun integritas tidak hanya menjadi tanggung jawab pimpinan, tetapi merupakan gerakan bersama seluruh elemen yang terlibat dalam pelayanan publik.
Pak Bram sapaan akrab beliau menegaskan pentingnya hidup sederhana, agar tidak tergoda dengan hal-hal yang bisa menahan syahwat untuk melakukan korupsi. 
Dalam sambutannya, Kepala Dinas menegaskan bahwa pencanangan Zona Integritas bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan langkah nyata menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Ia menekankan pentingnya komitmen bersama untuk menolak segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, khususnya kepada pelaku koperasi dan UMKM di Jawa Tengah.
Perwakilan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam kesempatan tersebut juga memberikan pemaparan mengenai pentingnya membangun sistem pencegahan korupsi sejak dini di lingkungan birokrasi. Sosialisasi ini menyoroti berbagai potensi risiko korupsi dalam pelayanan publik serta strategi penguatan integritas melalui transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal.
Melalui pencanangan Zona Integritas ini, Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah menargetkan terwujudnya Pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Komitmen tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Kegiatan dilanjutkan paparan dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang melibatkan peserta dari berbagai unsur, mulai dari aparatur hingga pelaku UMKM. Momentum ini sekaligus menjadi pengingat bahwa budaya antikorupsi harus dimulai dari diri sendiri dan ditanamkan dalam setiap lini pelayanan pemerintahan.